JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera berjalan. Sejumlah pekerjaan rumah besar telah menanti, termasuk gebrakan yang dinanti dalam bidang kesehatan.
Prabowo-Gibran, yang dilantik pada Minggu (20/10/2024), telah berkomitmen bahwa “keberlanjutan dalam pelayanan kesehatan” adalah salah satu fokus utama mereka.
Dalam visi dan misi yang terus digaungkan selama kampanye lalu, Prabowo-Gibran berjanji “meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan” yang saat ini belum memadai untuk melayani 278 juta penduduk Indonesia. Dalam janji ini, tentu terkait dengan ketersediaan rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2023 ada 3.155 rumah sakit yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Dari data ini, kalkulasi Kementerian Kesehatan mengungkapkan, setiap 1.000 penduduk mampu dilayani oleh rata-rata 1,4 tempat tidur di rumah sakit.
Kondisi itu sedikit lebih baik dari standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO), organisasi kesehatan dunia, yakni 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk.
Meski demikian, dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, rasio tersebut hanya lebih besar dari Filipina (0,9) dan Laos (1,2). Masih jauh bila dibandingkan dengan Brunei (3,8), Singapura (2,6), Thailand (2,3), dan Malaysia (1,9).
Selain itu, ketersebaran rumah sakit di Indonesia juga belum merata. Masih banyak daerah yang banyak penduduknya namun minim rumah sakit.
Data BPS menunjukkan dua provinsi besar, Jawa Timur dan Jawa Tengah, ternyata memiliki rasio jumlah rumah sakit dan penduduk yang kecil. Setiap 1 juta penduduk di Jawa Timur hanya dilayani 10 rumah sakit, sementara di Jawa Tengah 1 juta penduduk dilayani oleh 9 rumah sakit.
Provinsi baru, Papua Pegunungan, lebih miris lagi. Hanya ada 9 rumah sakit yang harus siap melayani 1,4 juta penduduk.
Walau jumlah rumah sakit belum merata, layanan kesehatan di Indonesia cukup terbantu dengan kehadiran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Hingga tahun 2013 ada 10.416 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
Dalam visi dan misi soal kesehatan, Prabowo-Gibran mengakui pentingnya keberadaan puskesmas dan berjanji akan terus memperbaiki layanan di fasilitas kesehatan tersebut.
Dokter masih kurang
Selain fasilitas rumah sakit, ketersediaan tenaga kesehatan juga menentukan tingkat pelayanan kesehatan masyarakat. Indonesia masih kekurangan jumlah dokter.
Hingga akhir 2023, menurut data BPS, ada 183.694 dokter — mulai dari dokter umum hingga spesialis — di Indonesia. Rasio dokter untuk 1.000 penduduk mencapai 0,7. Kira-kira, setiap satu dokter harus melayani 1.517 penduduk atau pasien.
Rasio tersebut masih jauh di bawah standar WHO, yaitu 1 dokter untuk 1.000 orang. Bahkan, dibandingkan negara ASEAN lainnya, Indonesia hanya menempati peringkat ke-9 dalam rasio dokter per jumlah penduduk.
Rasio terkecil ada di Papua Pegunungan dengan 0,2 dokter untuk 1.000 penduduk. Tapi tak hanya di provinsi terpencil, rasio yang kecil juga tampak di dua provinsi besar, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan 2019-2024, menyatakan butuh tambahan 110 ribu dokter untuk mencapai rasio yang ideal. Menurutnya, butuh waktu 10 tahun guna mencapai jumlah tersebut karena saat ini setiap tahunnya hadir 12 ribu dokter baru dari berbagai universitas di Indonesia.
Prabowo telah menyadari kekurangan tersebut. Dalam debat Calon Presiden pada Februari 2024 lalu dia berjanji menambah jumlah dokter. Salah satu langkah yang akan ia lakukan adalah mendirikan 300 fakultas kedokteran dan menyiapkan beasiswa bagi 10 ribu calon dokter untuk belajar ke luar negeri.
Budi Gunadi, yang kemungkinan menduduki jabatan sama di kabinet mendatang, mengungkap bahwa keinginan Prabowo tersebut diutarakan kembali saat mereka berdiskusi pada 15 Oktober lalu.
Menurut Budi, Prabowo menegaskan jumlah dokter, termasuk dokter spesialis, harus segera diperbanyak.
