JAKARTA – Bayangkan Jakarta terbakar. Bukan sekali, tapi enam belas kali. Kira-kira sebesar itulah lahan yang hangus di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026: 1,10 juta hektare. Mau pembanding lain? Hampir dua kali luas Pulau Bali. Angka ini tidak datang dari laporan petugas, melainkan dari bekas kebakaran lahan yang terekam satelit dan dihimpun MapBiomas Fire.
Yang bikin waswas bukan cuma luasnya, tapi kecepatannya. Lima bulan pertama, api masih malu-malu: 122 ribu hektare. Begitu kemarau datang, gasnya diinjak dalam-dalam. Juli 155 ribu hektare. Agustus 332 ribu. September 425 ribu.
Coba hitung per hari. Sepanjang September, rata-rata 14 ribu hektare terbakar setiap hari. Itu setara 20 ribu lapangan sepak bola. Sehari.
Kabar buruknya, musim belum selesai. Puncak kebakaran biasanya jatuh pada September-Oktober. BMKG juga mengingatkan El Niño sedang menguat dan hujan makin jarang di hampir seluruh negeri (Mongabay). Seperti mobil yang sedang menanjak, kurva ini tak akan berhenti hanya karena kalender berganti bulan.
Satu Musim, Dua Angka
Pemerintah punya hitungan sendiri. Sistem SIPONGI mencatat 202 ribu hektare terbakar sepanjang Januari-Agustus 2026 (Kabar Bursa). Untuk periode yang sama, MapBiomas mencatat 678 ribu hektare. Selisihnya lebih dari tiga kali lipat.
Metode berbeda, angka berbeda. Itu wajar. Tapi selisih tiga kali lipat bukan perkara pembulatan. Ibarat dua timbangan di pasar: yang satu menunjukkan 1 kilogram, yang lain 3,4 kilogram. Sebelum membayar, pembeli tentu ingin tahu mana yang benar.
Di sinilah urusan api berubah menjadi urusan uang. Lembaga riset CELIOS menaksir kebakaran Januari-Agustus 2026 menggerus Rp29,54 triliun, atau 0,23% dari produk domestik bruto. Kalau ongkos kesehatan ikut dihitung, angkanya melebar menjadi Rp39,29-123,1 triliun. Taksiran itu dibuat ketika angka resmi masih 202 ribu hektare.
Bandingkan dengan 2019, musim asap yang masih membekas di ingatan. Bank Dunia menghitung kerugiannya US$5,2 miliar, sekitar Rp72,95 triliun atau 0,5% PDB (Mongabay). Saat itu, luas terbakar resmi Januari-September tercatat 620 ribu hektare.
Apakah kerugian 2026 tinggal dikalikan tiga? Tidak semudah itu. Sebagian besar yang terbakar tahun ini adalah savana dan semak, bukan gambut yang asapnya bisa menutup bandara dan meliburkan sekolah. Tapi satu hal pasti: kalau angkanya dikoreksi, arahnya naik, bukan turun.
Sinyal lain sejalan. Hingga 27 Juli, FireWatch menghitung lebih dari 96 ribu titik panas. Itu rekor untuk periode yang sama sejak mereka memantau, bahkan mengalahkan 2019 (Mongabay).
Api Pindah ke Timur
Dulu, setiap mendengar kata kabut asap, pikiran kita langsung terbang ke Riau, Jambi, atau Palembang. Tahun ini, peta di kepala itu perlu diganti. Sumatera hanya menyumbang 8% area terbakar.
Apinya pindah ke timur. Papua sendirian menanggung 314 ribu hektare, atau 28% dari total nasional. Gabungkan Papua, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku, maka Indonesia timur menanggung hampir dua pertiga.
Di Papua, mata tertuju ke Merauke. Hitungan Madani Berkelanjutan menempatkan Merauke sebagai kabupaten dengan area terindikasi terbakar terluas di Indonesia hingga Juli: 33.609 hektare, kira-kira separuh Jakarta. Hampir sepertiga area terbakar di Papua Selatan berada di dalam konsesi Proyek Strategis Nasional pangan dan energi. Proyek yang sama, hingga awal Juli, sudah membuka sekitar 40 ribu hektare hutan alam (Katadata).
Yang terbakar kan bukan hutan
Sekilas, data tutupan lahan terdengar melegakan. Hanya 4,2% kebakaran lahan, atau 46 ribu hektare, terjadi di hutan. Sisanya? Sebanyak 70%, atau 772 ribu hektare, terjadi di savana, padang rumput, semak belukar, dan rawa terbuka.
Masalahnya, lahan seperti ini sering dianggap kosong di atas peta investasi. Tak ada pohon besar, tak ada kayu untuk dijual. Justru karena itu ia jadi incaran: cadangan untuk sawah baru, kebun tebu, atau sawit. Padahal bagi masyarakat adat, tempat itu adalah lahan berburu, menggembala ternak, dan mencari sagu.
Lalu kenapa api? Jawabannya klasik: paling murah. Membersihkan lahan dengan alat berat butuh solar, operator, dan waktu berminggu-minggu. Dengan korek api, cukup sekali nyala.
Tapi ongkosnya tidak hilang, hanya pindah tangan. Yang menanggung adalah warga yang menghirup asap, puskesmas yang kebanjiran pasien ISPA, dan atmosfer yang menampung karbon. Ekonom menyebutnya eksternalitas. Warga menyebutnya sesak napas.
Sawah terbakar hampir tiga kali sawit
Ada temuan yang mungkin tak terduga. Di lahan pertanian, yang paling luas terbakar justru sawah: 99 ribu hektare. Itu hampir tiga kali kebun sawit yang terbakar, 35 ribu hektare.
Pola ini lazimnya berkaitan dengan kebiasaan membakar jerami dan sisa panen. Murah, cepat, dan sudah turun-temurun. Pesannya jelas: api bukan semata urusan korporasi besar. Ada petani kecil yang belum punya pilihan lebih murah.
Kebijakan yang hanya mengejar konsesi besar akan melewatkan hampir seperlima persoalan. Sawah dan ladang campuran yang terbakar mencapai 198 ribu hektare.
Di Balik Pagar Konsesi
Sekarang kita masuk ke halaman perusahaan. Sekitar 154 ribu hektare kebakaran lahan terjadi di dalam tiga jenis konsesi: kehutanan (PBPH), kebun sawit, dan tambang. Itu sekitar 14% dari total nasional. Angka gabungan ini bisa sedikit berlebih, karena batas konsesi di lapangan sering tumpang tindih.
Hampir tak ada yang benar-benar bersih. Delapan dari sepuluh konsesi PBPH punya bekas kebakaran lahan (456 dari 570). Di sawit, enam dari sepuluh (413 dari 670). Di tambang, hampir tiga dari sepuluh (2.113 dari 7.616).
Tapi seperti kue yang dibagi tak rata, potongan terbesar jatuh ke segelintir piring. Sepuluh PBPH teratas menyumbang 41% kebakaran lahan di konsesi kehutanan. Di sawit, sepuluh nama teratas menyumbang separuhnya. Hanya 18 PBPH dan empat kebun sawit yang kebakarannya lebih dari 1.000 hektare.
Bagi pengawas, ini justru kabar baik. Tak perlu memelototi ratusan izin sekaligus. Mulailah dari daftar pendek.
Total per jenis: PBPH 66.123 ha, sawit 19.055 ha, tambang 68.999 ha. Sumber: MapBiomas Fire, Januari-September 2026.
Tanah Merah, lagi dan lagi
Di puncak daftar sawit ada PT Megakarya Jaya Raya (MJR), 1.986 hektare. Bagi yang mengikuti berita Papua, nama ini tidak asing. MJR, bersama PT Kartika Cipta Pratama (KCP) dan PT Energi Samudera Kencana (ESK), adalah bagian dari proyek Tanah Merah di Boven Digoel (Mongabay).
Ketiganya muncul di data. ESK tercatat 338 hektare, KCP 16 hektare. Dijumlah dengan MJR, hasilnya 2.340 hektare. Artinya, satu kelompok usaha menyumbang 12% dari seluruh kebakaran lahan di konsesi sawit.
Ceritanya makin menarik. Izin pelepasan kawasan hutan MJR dan KCP sudah dicabut pada November 2022. Gugatan mereka ditolak PTUN Jakarta pada September 2023. Perusahaan hanya boleh beroperasi di 8.828 hektare yang sudah telanjur dibuka.
Jadi, di bagian mana api menyala? Dan siapa yang menjaga lahan yang izinnya sudah dicabut? Satelit tak bisa menjawab. Itu pekerjaan rumah verifikasi lapangan.
Pasir silika: bahan panel surya dari lahan yang terbakar
Di tambang, kebakaran lahan lebih menyebar. Sepuluh konsesi teratas hanya menyumbang seperempatnya. Tapi ada satu pola yang mencolok: pasir silika dan kuarsa.
Sebanyak 129 konsesi yang namanya memuat kata “silika” atau “kuarsa” tercatat terbakar, totalnya 14 ribu hektare. Itu seperlima dari seluruh kebakaran lahan di konsesi tambang. Lima konsesi yang membawa nama Sukamara, kabupaten di Kalimantan Tengah, saja mencatat 3.384 hektare.
Pasir kuarsa adalah bahan baku kaca dan panel surya, komoditas yang sedang naik daun dalam cerita hilirisasi. Ironinya susah diabaikan: bahan baku energi bersih datang dari wilayah izin yang ikut terbakar.
Nama besar pun ada, meski luasnya kecil dibanding wilayah izinnya. Timah Tbk 1.318 hektare di 12 wilayah izin. Vale Indonesia Tbk 1.252 hektare. Berau Coal 952 hektare. Arutmin 316 hektare. Bukit Asam Tbk 286 hektare. Bagi perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa, angka seperti ini lambat laun akan muncul dalam pertanyaan analis, bukan cuma di laporan keberlanjutan.
Satu catatan penting
Terbakar di dalam konsesi tidak otomatis berarti dibakar pemilik izin. Api bisa merambat dari luar, atau dinyalakan pihak lain. Tapi pemegang izin wajib mencegah dan menanggulangi kebakaran di arealnya.
Analoginya seperti pemilik rumah. Bisa jadi bukan dia yang membuang puntung rokok. Tapi kalau pagarnya terbakar, dialah yang pertama ditanya.
Siapa yang Membayar
Bagi pelaku usaha, data kebakaran lahan per konsesi bukan lagi bacaan aktivis lingkungan. Ia mulai masuk ke ruang rapat, lewat tiga pintu.
Pintu pertama: pembeli. Aturan bebas deforestasi Uni Eropa (EUDR) berlaku 30 Desember 2026 untuk perusahaan besar dan menengah (Komisi Eropa). Waktunya tinggal dua setengah bulan. Kebakaran memang tidak sama dengan deforestasi. Tapi bekas kebakaran lahan di kebun pemasok sawit atau kayu hampir pasti memancing pertanyaan importir. Dalam dagang, pertanyaan yang tak terjawab biasanya berujung dua hal: harga didiskon, atau kontrak tak diperpanjang.
Pintu kedua: bank dan investor. Koalisi organisasi masyarakat sipil menghitung sedikitnya US$429 miliar pembiayaan global pada 2016-2025 mengalir ke industri yang terkait deforestasi dan risiko kebakaran gambut (Mongabay). Dulu, menelusuri apakah kebun debitur pernah terbakar butuh konsultan dan berminggu-minggu. Sekarang, dengan data terbuka, seorang analis kredit bisa mencocokkan daftar debitur dengan daftar kebakaran lahan dalam satu sore. Ketika informasi jadi murah, risiko jadi lebih mudah diberi harga.
Pintu ketiga: kas negara. Saat api menyala di konsesi Proyek Strategis Nasional, siapa yang membayar helikopter pengebom air, regu pemadam, dan obat ISPA? Sebagian besar APBN dan APBD. Dengan kata lain, uang pajak ikut menyubsidi pembukaan lahan. Madani juga mencatat sekitar 30% area terindikasi terbakar di Papua Selatan berada di wilayah rencana operasional target iklim FOLU Net Sink 2030 (Katadata). Bagi pasar karbon yang sedang dibangun pemerintah, ini soal kepercayaan pembeli.
Kalender belum berpihak. Oktober baru berjalan, El Niño sedang menguat, dan sembilan bulan pertama sudah melampaui sejuta hektare. Api memang tidak membaca laporan keuangan. Tapi cepat atau lambat, laporan keuangan akan membaca api.
