JAKARTA – Tujuh belas tahun lalu, jutaan orang menangisi sebuah hutan yang tidak pernah ada. Bulan Pandora dalam Avatar (2009) hanyalah piksel, dan air mata itu aman sebab tahu layar akan padam. Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita mengembalikan air mata yang sama ke dunia nyata, lengkap dengan koordinat: Merauke, Boven Digoel, Mappi. Dokumenter 95 menit karya jurnalis Dandhy Dwi Laksono dan antropolog Cypri Jehan Paju Dale ini menelusuri bahan bakar nabati “hijau” yang dielu-elukan negara hingga ke hulunya—rawa dan hutan ulayat yang diratakan untuk kebun tebu dan sawit. Tragedi Pandora ternyata tidak menuntut perjalanan ke bintang Alpha Centauri; ia sedang dieksekusi, secara sistematis dan berbiaya negara, di ujung timur nusantara.
Paralel dengan Avatar bukan kebetulan; ia menjadi tulang punggung naratif film ini. Dalam epik James Cameron, sebuah mega-korporasi yang disokong armada tentara bayaran meluluhlantakkan hutan suci penduduk asli Na’vi demi mengeruk mineral langka bernama unobtanium—dan penonton selalu bisa menghibur diri bahwa kekejaman itu terkunci aman di balik layar. Pesta Babi mencabut kenyamanan tersebut. Setiap elemen fiksi Cameron menemukan padanannya di Papua Selatan: korporasi raksasa, pasukan bersenjata, hutan keramat, dan penduduk asli yang dipaksa menyaksikan ruang hidupnya dirobohkan.
Logika konvensional menolak gagasan bahwa film semacam ini bisa menjangkau khalayak luas. Sebuah dokumenter investigatif yang padat oleh penelusuran konsesi lahan dan struktur kepemilikan saham korporasi, secara teoretis, bukanlah materi yang menjanjikan viralitas. Namun ketika para produsernya—kolaborasi Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Greenpeace Indonesia, Pusaka Bentala Rakyat, Jubi, dan LBH Papua Merauke—merilis film itu gratis di YouTube pada 22 Mei 2026, ia menembus nyaris dua juta penayangan dalam waktu kurang dari 24 jam. Kepanikan birokrasi dan aparat di sejumlah daerah, yang merespons pemutaran publik film ini dengan intimidasi serta pembubaran paksa, justru menyumbang bahan bakar gratis bagi mesin pemasarannya. Streisand effect membuktikan kembali sebuah aksioma klasik: tidak ada instrumen promosi yang lebih mangkus daripada upaya penyensoran oleh kekuasaan yang sedang dilanda paranoia.
Di lanskap Papua Selatan itulah ambisi negara mengambil wujud. Bila ambisi korporasi dalam Avatar berpusat pada mineral langka, di sini ia berbentuk Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mencetak lumbung pangan dan energi. Mega-proyek ini menargetkan konversi lebih dari 2,5 juta hektare hutan dan rawa—luasan setara hampir empat puluh kali Jakarta. Lebih dari sekadar urusan beras, target puncaknya adalah dahaga transisi energi nabati: nyaris 600 ribu hektare kebun tebu untuk bioetanol dan sekitar 400 ribu hektare kelapa sawit untuk biodiesel.
Kekuatan utama film ini terletak pada kemampuannya memberi wajah manusiawi pada invasi mekanis tersebut. Sama seperti kedatangan armada “Sky People” yang memorak-porandakan keseimbangan ekologis Pandora, penonton diseret menyaksikan pagi yang mengejutkan di kampung-kampung pesisir Merauke: kapal-kapal raksasa merapat, menurunkan ratusan ekskavator dan alat berat yang dikawal aparat, tanpa persetujuan warga. Hutan hujan tropis dan rawa sagu sakral milik suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu dikoyak di hadapan pemiliknya sendiri. Lewat sosok seperti Vincen Kwipalo dari suku Yei dan Yasinta Moiwend dari suku Marind—dua di antara warga yang kisahnya diikuti sepanjang film—klaim manis tentang ekuilibrium kesejahteraan dihancurkan tanpa perlu satu pun grafik. Slogan yang berdenyut di sepanjang film—“Papua bukan tanah kosong”—berfungsi sebagai bantahan paling telak terhadap logika perencanaan yang menggambar konsesi di atas meja Jakarta seolah peta itu putih bersih.
Untuk melawan armada alat berat ini, penduduk asli tidak menunggangi makhluk terbang mistis, melainkan melahirkan gerakan pertahanan teologis dan kultural yang menggetarkan. Secara semiotik, perlawanan dibangun lewat dua simbol. Pertama, ribuan salib merah dan palang adat yang dipancangkan komunitas Awyu dan suku lainnya—bukan di halaman gereja, melainkan jauh di pedalaman hutan dan kebun yang disakralkan, sebagai garis demarkasi spiritual untuk menghalau laju korporasi. Gerakan ini sekaligus mematahkan refleks lama Jakarta yang menstigma setiap gejolak di Papua sebagai separatisme; ini bukan perang politik, melainkan pembelaan ruang hidup yang paling dasar.
Simbol kedua—yang diangkat menjadi tajuk film—adalah Awon Atatbon atau ritual pesta babi suku Muyu. Di sinilah kecerdasan film paling terasa. Awon Atatbon yang ditampilkan bukan karnaval instan berdana lembaga swadaya, melainkan rekayasa ekologis yang menuntut persiapan satu dekade: digelar oleh Wilem Wungim Kimko di tanah adat marga Kimko di Kurinbin, Boven Digoel, pada 2025. Babi-babi itu dilepasliarkan sejak kecil ke dalam hutan alam yang harus dijaga keutuhannya selama bertahun-tahun, sehingga ritual tersebut memaksa setiap marga merawat hutannya agar ekosistem tetap lestari—paralel dengan cara penduduk Na’vi menjaga Pohon Kehidupan. Menariknya, hutan Kimko sendiri jauh dari lokasi PSN; ia bukan korban langsung. Justru karena itu pesannya lebih kuat: pesta tersebut menjadi momentum bagi seluruh klan Muyu untuk menegaskan kembali batas-batas hutan ulayat mereka sebelum giliran tiba.
Layaknya membongkar struktur Resources Development Administration dalam Avatar, Pesta Babi memamerkan ketajaman jurnalisme datanya dengan melucuti hipokrisi di balik jargon “energi hijau”. Film menelusuri sepuluh entitas perusahaan pemegang konsesi tebu di Merauke dan menyimpulkan bahwa, di balik fasad kebinekaan korporat, jaringan itu bermuara pada satu keluarga konglomerat: keluarga Fangiono, dengan patriark Martias Fangiono—pendiri raksasa sawit First Resources/Surya Dumai—yang pernah divonis penjara dalam kasus sawit ilegal pada 2017. Dokumenter ini juga menyeret Jhonlin Group milik Haji Isam, kontraktor utama proyek cetak sawah Wanam yang dekat dengan dua rezim sekaligus, serta menautkan nama Martua Sitorus, salah satu pendiri raksasa agribisnis Wilmar International. Inilah tata kelola kekuasaan yang dipotret film: bukan tangan tak terlihat pasar, melainkan jejaring keluarga yang sangat terlihat.
Lebih jauh, film menyorot aspek paling meresahkan: militerisasi pembangunan sipil, replika langsung taktik keamanan korporat dalam dunia fiksi Cameron. Angka-angka yang disodorkan bukan retorika kosong. Merujuk data Badan Pusat Statistik dan investigasi Project Multatuli, enam provinsi di Tanah Papua—dihuni sekitar 5,8 juta jiwa—dijaga oleh 56.517 personel TNI dan 26.660 anggota Polri, total melampaui 83 ribu aparat bersenjata. Rasionya satu prajurit untuk setiap 103 penduduk dan satu polisi untuk setiap 219 penduduk. Bandingkan dengan rerata nasional pada 2024, ketika 281,6 juta penduduk Indonesia dijaga sekitar 404 ribu prajurit dan 464 ribu polisi: satu tentara per 696 jiwa dan satu polisi per 607 jiwa. Tanah Papua, dengan kata lain, memikul kepadatan personel militer hampir tujuh kali lipat rerata nasional.
Makna sesungguhnya justru menyembul dari pembilang yang tak sepadan dengan penyebutnya. Kekuatan gerilyawan pro-kemerdekaan ditaksir hanya sekitar 1.438 orang—berarti negara menempatkan nyaris enam puluh aparat bersenjata untuk menghadapi satu kombatan. Logika kontra-pemberontakan tak sanggup menjelaskan disproporsi sebesar itu. Penjelasan yang lebih masuk akal terbaca pada surat penugasan: sejak akhir 2024, sejumlah Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan dialihfungsikan dan kini terlibat langsung membuka lahan—bahkan tertangkap kamera memanen padi—di estate pangan dan energi Merauke. Seragam loreng, dalam adegan paling telanjang film ini, merangkap peran sebagai tenaga kerja sekaligus penjaga proyek. Kehadiran militer berhenti menjadi semata urusan kedaulatan dan menjelma faktor produksi.
Di sinilah dokumenter ini menyentuh persoalan ekonominya yang paling penting. Bayangkan sebuah perkebunan raksasa membutuhkan satpam dalam jumlah besar—untuk menjaga lahan yang baru direbut, mengamankan alat berat, dan meredam protes warga yang tanahnya diambil. Dalam bisnis normal, gaji satpam itu masuk biaya perusahaan dan menggerus keuntungannya. Di Merauke, peran satpam itu diisi oleh tentara dan polisi negara. Artinya, gaji, senjata, dan logistik “penjaga proyek” tidak dibayar oleh perusahaan, melainkan oleh APBN—uang pajak seluruh rakyat Indonesia. Perusahaan menikmati keamanan gratis; publik menanggung tagihannya.
Itulah yang dimaksud subsidi tersembunyi. Sebuah produk bisa terlihat murah dan menguntungkan justru karena sebagian biaya sejatinya dilempar ke pihak lain—dalam ilmu ekonomi disebut biaya eksternal. Bahan bakar nabati Merauke yang dijual dengan label “hijau” dan “mandiri” tampak kompetitif hanya karena tiga ongkos besarnya tak pernah masuk hitungan: tanah ulayat yang diambil nyaris tanpa ganti rugi yang adil, hutan yang dimusnahkan tanpa harga atas jasa ekologisnya, dan keamanan yang dipinjam gratis dari negara. Bila ketiganya dimasukkan ke neraca—termasuk ongkos kemanusiaan berupa lebih dari seratus ribu pengungsi internal warisan operasi militer terdahulu—proyek ini mungkin sama sekali tidak seuntung yang diklaim. Keuntungan mengalir ke segelintir konglomerat; biayanya ditanggung anggaran publik dan tubuh orang Papua.
Dari kacamata itu, kesimpulan sutradara—bahwa metode VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) tidak pernah benar-benar mati, melainkan diwarisi republik merdeka untuk menjajah saudaranya sendiri di ufuk timur. Persis seperti VOC yang dahulu memakai serdadu untuk mengamankan monopoli rempah, hari ini aparat negara mengamankan monopoli pangan dan energi sekelompok pemodal. Itu bukan lagi sekadar tuduhan moral; itu deskripsi sebuah model bisnis. Satu kehati-hatian tetap pantas dijaga: penumpukan pasukan di Papua berakar pada konflik yang jauh mendahului proyek tebu, sehingga menautkan seluruh 83 ribu personel pada kepentingan investasi adalah lompatan tafsir, bukan temuan tertutup. Fakta bahwa batalyon-batalyon itu kini benar-benar mengayun parang di ladang Merauke membuat lompatan tersebut sukar dibantah sepenuhnya.
Tudingan kolonialisme itu terdengar berlebihan hanya bagi mereka yang tak pernah menghitung. Mari menghitung. PT Freeport Indonesia menancapkan kontrak karya pertamanya pada 7 April 1967—lima puluh sembilan tahun lalu, dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat yang mengikat Papua ke dalam republik. Sejak itu Grasberg tumbuh menjadi salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di muka bumi; pada 2022 saja Freeport menyetor pajak dan royalti Rp53,5 triliun ke kas negara. Logam mengalir keluar, devisa mengalir ke pusat. Lalu apa yang mengalir kembali ke Papua? Angka resmi Badan Pusat Statistik menjawab tanpa belas kasihan. Per Maret 2025, ketika kemiskinan nasional turun ke 8,47 persen, Papua Pegunungan justru mencatat 30,03 persen—tertinggi di Indonesia, hampir satu dari tiga jiwa. Indeks Pembangunan Manusia provinsi itu, 54,91, adalah satu-satunya yang masih tergolong “rendah” di seluruh negeri, terpaut tiga puluh poin di bawah DKI Jakarta yang bertengger di 85,05. Enam dekade ekstraksi menghasilkan provinsi-provinsi yang menyumbang emas bagi dunia dan kemelaratan bagi penghuninya sendiri.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia—sila kelima yang dipahat ke dalam dasar negara—seolah berhenti di garis batas timur. Pembangunan yang dibanggakan Jakarta, bila diukur dari hasilnya alih-alih dari pidatonya, adalah pembangunan yang memindahkan kekayaan keluar dan menumpuk aparat ke dalam. Inilah konteks yang membuat keberatan bahwa film ini “tidak berimbang” kehilangan sebagian besar dayanya. Sebuah dokumenter memang tidak menyediakan steel-manning bagi kebijakan negara—tetapi negara telah diberi lima puluh sembilan tahun untuk membuktikan iktikad baiknya, dan berulang kali memilih ekskavator. Menuntut korban bersikap netral terhadap pihak yang merampas tanahnya adalah kemewahan moral yang hanya dimiliki mereka yang tak pernah kehilangan apa pun.
Pertaruhannya melampaui keadilan; ia menyangkut kalkulasi yang paling dingin sekalipun. Tutupan hutan Indonesia menyusut dari sekitar 162 juta hektare pada 1950 menjadi kurang dari 96 juta hektare pada 2025. Sumatra telah kehilangan sebagian besar hutan alaminya; Kalimantan Timur kini berada di bawah stempel izin tambang, sawit, dan kehutanan yang menutup lebih dari sembilan puluh persen wilayahnya. Hanya Papua yang masih menyimpan rasio hutan alam tertinggi di nusantara—sekitar 81 persen menurut Forest Watch Indonesia. Papua, dengan kata lain, adalah cadangan terakhir: benteng penghabisan paru-paru tropis dunia, penyimpan karbon dan keanekaragaman hayati yang tak tergantikan. Mengulang resep Sumatra dan Kalimantan di tanah ini bukan sekadar ketidakadilan terhadap suku Marind dan Awyu; ia adalah keputusan membelanjakan tabungan ekologis terakhir republik demi bahan bakar satu generasi. Di titik itulah Pesta Babi berhenti menjadi film tentang Papua dan menjelma film tentang kita semua.
Bukan berarti film ini tanpa cela. Dua kelemahan nyata tetap pantas dicatat, keduanya soal cara bertutur dan bukan kebenaran yang dituturkan. Pertama, suara penyeimbang nyaris tak diberi ruang: argumen para pendukung proyek—dari peneliti seperti Bawono Kumoro hingga sejumlah legislator, bahwa lumbung pangan Wanam adalah fondasi swasembada di tengah tekanan impor energi—hanya lewat sekilas, sementara bantahan resmi First Resources atas keterkaitannya dengan konsesi tebu Merauke tak terdengar sama sekali. Kedua, ambisi investigatif para pembuatnya acap membebani tempo: transisi dari rintihan ibu yang kehilangan dusun sagunya ke rentetan bagan kepemilikan saham kerap dipotong terlalu kasar, memicu kelelahan kognitif—infographic fatigue—yang berisiko memutus tali empati. Sebuah dokumenter sekuat ini semestinya percaya bahwa satu wajah yang berduka kerap lebih persuasif ketimbang sepuluh diagram. Namun cela-cela itu menyangkut bentuk, bukan keabsahan isi.
Terlepas dari bias advokasi dan beban kognitifnya, Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita tetaplah monumen jurnalisme visual—dan, secara taktis, sebuah kemenangan distribusi. Dibangun selama bertahun-tahun, diputar perdana di Auckland sebelum berkeliling lewat ratusan nonton bareng, lalu dilepas cuma-cuma ke ranah publik, film ini meneruskan garis keturunan Sexy Killers dan Dirty Vote: tontonan yang sengaja dirancang sebagai pemantik percakapan, bukan sekadar produk yang dikonsumsi. Ia menampar publik kelas menengah perkotaan dengan kenyataan yang tak nyaman—bahwa bahan bakar berlabel ramah lingkungan yang menetes ke tangki kendaraan mereka boleh jadi disubsidi oleh kehancuran ekologis sebuah peradaban kuno, dan bahwa logika ekskavator yang melahap Merauke hari ini persis logika yang telah mengoyak Sumatra dan Kalimantan kemarin. Tak ada penonton yang benar-benar berdiri di luar bingkai ini.
Pada akhirnya, dokumenter ini bukan sekadar pameran ekskavator atau babi. Ia adalah teguran pedih bagi peradaban yang percaya bahwa alam dan manusia dapat diekstraksi membabi-buta demi indeks pertumbuhan. Dalam Avatar, roh semesta Eywa bangkit memukul mundur para penjajah mekanis. Di dunia nyata yang dingin ini, tidak ada Eywa yang akan turun; alat-alat berat terus menderu mendekati hutan ulayat suku Awyu dan Marind tanpa keajaiban yang datang menyelamatkan. Justru di situ letak pesan film ini yang sesungguhnya: satu-satunya roh yang mungkin bangkit adalah kita—jutaan orang yang baru saja menonton.
Menonton, dengan demikian, adalah awal dan bukan akhir. Jutaan layar yang menyala bukan sekadar angka viral; ia adalah cadangan tenaga politik yang belum dibelanjakan. Sebarkan filmnya sampai setiap pembubaran menjadi sia-sia. Tuntut transparansi setiap konsesi dan tolak diam atas izin yang menelan tanah ulayat. Periksa apa yang mengalir ke tangki dan piring sendiri, sebab di situlah kehancuran ekologis itu diam-diam ikut dibiayai. Salib merah suku Awyu dan pesta babi suku Muyu sudah menyodorkan teladannya: pertahanan yang sah, damai, dan keras kepala atas ruang hidup. Setiap orang memiliki “Merauke”-nya masing-masing—hutan kota yang digusur, sungai yang diuruk, kampung yang dijual diam-diam—dan menjaga tempat sendiri adalah bentuk paling konkret dari solidaritas bagi Papua. Papua hari ini adalah benteng terakhir paru-paru tropis dunia; bila benteng itu runtuh dalam senyap kita, tak akan ada satu pun peradaban yang bisa berdalih tidak tahu. Sejarah sedang mencatat dua hal sekaligus: siapa yang berpesta pora menenggak kekayaan alam, dan siapa yang akhirnya memilih untuk berhenti menonton dalam diam.
