JAKARTA – Di meja makan para kelas menengah perkotaan, kabar kenaikan harga beras premium selalu disambut dengan keluhan. Namun, di pematang sawah yang becek, kabar yang sama seharusnya menjadi angin segar. Logika ekonomi sederhananya, jika harga produk akhir naik, maka sang produsen—sang petani—seharusnya ikut mencicipi gurihnya margin. Namun, rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) “Perkembangan Nilai Tukar Petani Bulan Februari 2026” per 2 Maret 2026 justru menyuguhkan sebuah anomali yang pahit. Di balik butir-butir beras yang kian mahal, ada kantong petani yang kian bolong.
Mari kita bedah angka-angka “ajaib” ini. Data BPS “Perkembangan Nilai Tukar Petani Bulan Februari 2026” menunjukkan bahwa harga beras premium di penggilingan merayap naik sebesar 0,30 persen sepanjang Februari 2026. Angka ini mungkin terlihat kecil, namun dalam industri pangan yang bergerak dalam volume masif, kenaikan ini adalah sinyal pasar yang kuat. Anehnya, pada saat yang bersamaan, Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) justru terjun bebas, melorot sebesar 0,88 persen.
Ini adalah sebuah paradoks ekonomi yang memuakkan. Bagaimana mungkin saat “dagangannya” dihargai lebih mahal oleh pasar, daya beli sang produsen justru melemah?
Bedah Struktur, Penyakit di Balik Indeks
Jika kita melakukan otopsi terhadap data tersebut, penyebab kematian daya beli petani ini menjadi terang benderang. Penurunan NTPP dipicu oleh ketimpangan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib).
Pada Februari 2026, It untuk kelompok padi hanya merangkak naik sebesar 0,08 persen. Bisa dibilang, harga gabah di tingkat petani nyaris stagnan, ibarat jalan di tempat. Sementara itu, Ib—beban yang harus dipikul petani—justru melonjak sebesar 0,81 persen. Lonjakan Ib ini dipicu oleh dua hal, kenaikan biaya produksi (seperti benih, upah buruh tani, dan sewa lahan) serta kenaikan biaya konsumsi rumah tangga petani itu sendiri.
Di sini letak ironinya, petani kita adalah produsen pangan, tetapi mereka adalah pembeli neto makanan. Ketika harga pangan secara umum naik, petani justru tercekik oleh biaya hidup yang meningkat lebih cepat daripada kenaikan harga gabah yang mereka hasilkan. Terms of trade atau daya tukar petani menjadi negatif. Mereka bekerja lebih keras, menghasilkan produk yang lebih mahal, namun mendapatkan nilai tukar yang lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kebocoran Nilai Tambah dan Tangan-Tangan Gaib
Pertanyaan besarnya adalah, ke mana perginya selisih kenaikan harga 0,30 persen di penggilingan tersebut jika tidak mampir ke kantong petani?
Dalam kacamata analisis transmisi harga, kita sedang melihat adanya kebocoran nilai tambah di tengah rantai pasok. Ada jurang (gap) yang lebar antara harga di pintu gerbang sawah (farm-gate price) dan harga di penggilingan atau pasar. Di dalam jurang itulah, tangan-tangan gaib—para spekulan dan pemburu rente—bermain dengan lincah.
Besar kemungkinan, kenaikan harga di tingkat penggilingan hanyalah refleksi dari permainan stok di gudang-gudang besar, bukan refleksi dari kelangkaan gabah di sawah. Para spekulan cenderung menahan pasokan saat harga mulai merangkak, menciptakan persepsi kelangkaan yang semu untuk memicu kenaikan harga lebih lanjut. Inefisiensi distribusi juga menjadi biang kerok. Rantai pasar yang terlalu panjang membuat margin harga habis dimakan oleh biaya logistik yang mahal dan “upeti” di sepanjang jalur distribusi, sementara petani tetap berada di dasar rantai makanan ekonomi.
Sumber: Berita Resmi Statistik (BPS), Perkembangan Nilai Tukar Petani Bulan Februari 2026
Kritik Kebijakan, Intervensi yang Salah Sasaran?
Pemerintah sering kali berbangga dengan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) atau bantuan subsidi pupuk. Namun, angka BPS ini adalah tamparan keras bagi efektivitas kebijakan tersebut. Jika NTPP terus melorot di saat harga beras naik, artinya intervensi pemerintah gagal menyentuh akar masalah: perlindungan harga di tingkat petani.
Selama ini, kebijakan kita terlalu condong pada “stabilisasi harga konsumen” di perkotaan agar inflasi tetap cantik di atas kertas. Namun, kita sering lupa bahwa menekan harga di hilir tanpa membenahi struktur biaya di hulu adalah resep mujarab untuk memiskinkan petani secara sistematis. Petani dipaksa mensubsidi konsumen kota dengan harga gabah yang murah, sementara mereka sendiri harus membeli kebutuhan pokok dengan harga pasar yang kejam.
Menanti Senjakala di Lumbung Pangan
Jika paradoks “Beras Naik, Petani Tercekik” ini terus dibiarkan menjadi permanen, jangan kaget jika suatu saat lumbung pangan kita benar-benar kosong. Bukan karena tanah kita tidak subur, melainkan karena profesi petani telah kehilangan logika ekonominya. Siapa yang mau bertahan menjadi martir di tengah sawah jika setiap butir padi yang mereka tanam justru memperdalam kemiskinan mereka?
Kedaulatan pangan tidak bisa dibangun di atas penderitaan para produsennya. Tanpa keberanian untuk memangkas rantai distribusi yang korup dan menjamin nilai tukar yang adil bagi petani, “Lumbung Pangan” hanyalah jargon kosong di atas tumpukan data statistik yang memilukan. Mari kita berhenti merayakan kenaikan harga beras, selama sang petani masih menangis di tepi sawah.
