JAKARTA – Butuh waktu delapan dekade, puluhan menteri, dan ribuan triliun rupiah anggaran pendidikan agar bangsa ini secara kolektif berhak memegang “ijazah” sekolah menengah pertama. Kabar terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita tahun 2025 naik menjadi 75,90. Namun, di balik angka mentereng itu, terselip sebuah fakta yang getir, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Indonesia baru menyentuh 9,07 tahun.
Setelah 80 tahun memproklamirkan kemerdekaan, rata-rata orang Indonesia dewasa akhirnya resmi lulus SMP. Sebuah pencapaian yang, jika ini adalah raport seorang anak, mungkin membuat orang tuanya ragu apakah harus merayakannya dengan syukuran atau justru merenung di pojok kamar.
Jurang Antara Mimpi dan Realitas
BPS mencatat Harapan Lama Sekolah (HLS) kita sudah berada di angka 13,30 tahun. Artinya, anak-anak yang masuk sekolah hari ini memiliki ekspektasi untuk mengenyam pendidikan hingga bangku kuliah tahun pertama. Namun, angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang macet di 9,07 tahun menunjukkan adanya gap atau jurang sedalam empat tahun.
Ada apa? Sederhananya, sistem kita jago mengajak anak masuk sekolah, tapi payah dalam menjaga mereka agar tetap di sana. Janji-janji politik “Wajib Belajar 12 Tahun” nyatanya masih tersangkut di birokrasi dan kendala ekonomi rumah tangga. Angka 9,07 tahun ini adalah milestone yang pahit, ia adalah cermin dari efisiensi anggaran pendidikan 20 persen APBN yang lebih banyak habis untuk urusan administratif ketimbang memastikan anak-anak kita tidak putus sekolah setelah lulus dari sekolah dasar atau menengah pertama.
Kualitas “SMP” di Tengah Ambisi “Indonesia Emas”
Bagi pelaku industri dan investor, angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 9,07 tahun adalah sebuah sinyal waspada. Kita sedang bermimpi tentang “Indonesia Emas 2045”, tentang ekonomi digital, dan manufaktur berteknologi tinggi. Namun, bagaimana mungkin mesin ekonomi masa depan digerakkan oleh modal manusia (human capital) yang secara statistik hanya dibekali pengetahuan setingkat SMP?
Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ini adalah tiket langsung menuju middle-income trap atau jebakan pendapatan menengah. Produktivitas tenaga kerja kita akan sulit bersaing dengan Vietnam atau Thailand yang lebih agresif membenahi kualitas manusianya. Tanpa transformasi radikal, kita hanya akan menjadi pasar bagi teknologi bangsa lain, atau paling banter, menjadi penyedia buruh murah yang sewaktu-waktu bisa digantikan oleh otomatisasi.
Sumber: Berita Resmi Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025
Data IPM 2025 juga menunjukkan kenaikan pengeluaran riil per kapita sebesar Rp461 ribu. Masyarakat kita memang semakin “konsumtif” dan punya uang lebih, namun kemakmuran finansial ini belum mampu menarik gerbong pendidikan bergerak lebih cepat. Uang di saku meningkat, tapi isi kepala secara rata-rata masih jalan di tempat.
Dua Wajah Indonesia
Jangan lupakan disparitas yang menganga. IPM DKI Jakarta yang mencapai 85,05 (kategori Sangat Tinggi) berdiri kontras dengan Papua Pegunungan yang masih tertatih di angka 54,91 (kategori Rendah). Ketimpangan 30 poin ini bukan sekadar angka, ini adalah kegagalan distribusi keadilan pendidikan. Di satu sisi kita punya talenta kelas dunia di Jakarta, di sisi lain kita punya jutaan anak yang untuk melihat papan tulis yang layak saja masih menjadi kemewahan.
Sumber: Berita Resmi Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025
Anggaran pendidikan tidak boleh lagi hanya menjadi komoditas statistik yang dipamerkan di panggung internasional. Jika pola pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hanya naik “eceran” 0,22 tahun per tahun, butuh berapa dasawarsa lagi bagi kita untuk sekadar punya rata-rata lulusan SMA?
80 Tahun Merdeka, Cuma Lulus SMP
Sudah saatnya pemerintah berhenti berpuas diri dengan kenaikan IPM yang bersifat inkremental. Kita butuh terobosan struktural, bukan sekadar renovasi sekolah atau bagi-bagi buku. Reformasi pendidikan harus menyentuh akar masalah, mengapa anak berhenti sekolah? Apakah kurikulum kita terlalu asing dengan dunia kerja? Atau apakah kemiskinan masih menjadi hakim tunggal yang memutuskan masa depan seorang anak?
Lulus SMP setelah 80 tahun merdeka bukanlah prestasi yang layak dibanggakan. Ini adalah pengingat bahwa kita sedang berlari di tempat, sementara dunia sudah terbang melintasi batas-batas kecerdasan buatan. Tanpa percepatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), “Indonesia Emas” hanya akan menjadi “Indonesia Cemas”. Kita tidak butuh sekadar angka yang cantik di kertas BPS, kita butuh kualitas manusia yang mampu bertarung di arena global.
