Gemerlap lampu tol trans-Jawa, deret pabrik di koridor industri Bekasi–Karawang, hingga siluet gedung pencakar langit Jakarta dan Surabaya sering dipidatokan sebagai bukti sahih “kemajuan”. Namun di balik etalase pusat pertumbuhan itu, Pulau Jawa diam-diam menanggung paradoks, 12,32 juta penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, atau lebih dari separuh dari total 23,36 juta orang miskin Indonesia. Di jantung republik, di bawah hidung kekuasaan dan proyek strategis nasional, residu pertumbuhan itu mengendap, membentuk kantong-kantong marjinalisasi urban yang tak tersentuh kilau agregat PDB.
Di atas kertas, kemiskinan turun
Secara nasional, Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen, dari 8,47 persen Maret 2025 dan 8,57 persen pada September 2024. Dalam jumlah absolut, penduduk miskin menyusut dari 24,06 juta orang pada September 2024 menjadi 23,36 juta pada September 2025—turun sekitar 0,7 juta jiwa. Di permukaan, narasi yang muncul sederhana, program perlindungan sosial berjalan, ekonomi tumbuh 5,04 persen di triwulan III-2025, tenaga kerja terserap, dan garis kemiskinan yang naik ke Rp641.443 per kapita per bulan masih mampu “mengangkat” sebagian warga keluar dari status miskin secara statistik.
Tetapi angka rata-rata selalu menyembunyikan geografi masalahnya. Persentase kemiskinan tertinggi memang milik Maluku dan Papua, 18,22 persen—lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional. Namun bila mata dipaksa beralih dari persentase ke jumlah kepala, peta kemiskinan Indonesia bermuara kembali ke satu kata kunci, Jawa.
Jawa mesin pertumbuhan, juga gudang kemiskinan
Secara persentase, Jawa bukan “yang termiskin”, angka 7,81 persen masih di bawah Bali–Nusa Tenggara dan jauh di bawah Maluku–Papua. Namun secara absolut, ia menampung 12,32 juta orang miskin—lebih dari separuh seluruh orang miskin Indonesia. Di pulau yang menyumbang lebih dari 50 persen PDB nasional, angka ini adalah alarm keras bahwa aglomerasi ekonomi tidak otomatis menjelma menjadi aglomerasi kesejahteraan.
Sumber: Berita Resmi Statistik (BPS), Profil Kemiskinan di Indonesia September 2025
Sebaran kemiskinan Jawa juga memperlihatkan karakter “residu pertumbuhan”. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, jumlah penduduk miskin masih berada di kisaran 3,3–3,8 juta orang per provinsi pada September 2025. Misalnya, Jawa Tengah menanggung 3,34 juta orang miskin dengan persentase 9,39 persen, sementara Jawa Timur 3,80 juta orang dengan persentase 9,30 persen. DI Yogyakarta, dengan citra kota pelajar dan destinasi wisata, tetap menyimpan 422,79 ribu penduduk miskin dengan persentase 10,08 persen—lebih buruk dari rata-rata nasional.
Jika Jawa adalah mesin pertumbuhan, pertanyaan mendasarnya, mengapa mesin ini meninggalkan begitu banyak orang di belakang? Di sinilah konsep trickle-down effect menemukan batasnya. Alih-alih menetes ke bawah, pertumbuhan di Jawa cenderung mengental di puncak piramida, tersedot ke kawasan-kawasan bernilai tambah tinggi, sementara pinggiran urban dan perdesaan Jawa menjadi ruang parkir bagi residu pertumbuhan.
Persentase vs jumlah, dua wajah kemiskinan
Perbandingan antara Maluku–Papua dan Jawa menyingkap dua tipe kemiskinan yang berbeda. Di Maluku dan Papua, kemiskinan berwajah geografis, persentase tinggi 18,22 persen mencerminkan persoalan akses, infrastruktur, biaya logistik, dan layanan dasar yang terbatas. Penduduknya relatif jauh lebih sedikit, sehingga jumlah penduduk miskin “hanya” 1,45 juta orang.
Di Jawa, kemiskinan lebih berwajah kompetisi dan biaya hidup. Persentase 7,81 persen tampak lebih rendah, namun di atas basis populasi yang sangat padat, ia meledak menjadi 12,32 juta orang miskin. Ketika garis kemiskinan nasional naik menjadi Rp641.443 per kapita dan di Jawa sendiri berada di kisaran Rp547 ribu–Rp585 ribu per kapita, tekanan biaya hidup di kota-kota besar menciptakan zona abu-abu, mereka yang secara statistik “di atas garis” tetapi secara nyata tetap hidup sangat rapuh.
Di sinilah logika angka resmi perlu digugat. Penduduk miskin, dalam definisi BPS, adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar berdasarkan paket konsumsi minimal 2.100 kkal dan beberapa komoditas non-makanan. Di kota-kota Jawa, terutama Jabodetabek dan kota besar lainnya, struktur pengeluaran rumah tangga bias ke biaya hunian, transportasi, dan pendidikan, yang elastisitasnya terhadap kenaikan harga sangat tinggi. Ketika perumahan, bensin, dan listrik menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan non-makanan, mereka yang “sedikit di atas garis” praktis tetap terperangkap dalam kemiskinan fungsional.
Urbanisasi dan marjinalisasi di pusat aglomerasi
Data BPS juga memperlihatkan bahwa kemiskinan di perkotaan dan perdesaan bergerak dengan dinamika berbeda. September 2025, persentase kemiskinan kota berada di 6,60 persen dengan 11,18 juta penduduk miskin; di desa 10,72 persen dengan 12,18 juta jiwa. Di atas kertas, desa masih menanggung tingkat kemiskinan yang lebih dalam, namun kota menyimpan kantong-kantong marjinalisasi yang kian sulit ditembus karena biaya hidup dan kompetisi.
Jawa, sebagai pusat aglomerasi industri dan jasa, menyerap urbanisasi dari desa dan luar pulau. Namun tidak semua yang datang ke kota menemukan eskalator sosial; sebagian besar hanya menemukan pekerjaan informal, upah pas-pasan, dan belanja yang termakan oleh sewa kamar petak, biaya transportasi, dan harga makanan yang terus terkerek. Indeks kedalaman kemiskinan P1 dan keparahan kemiskinan P2 memang menurun secara nasional (P1 dari 1,364 pada September 2024 menjadi 1,290 pada September 2025; P2 dari 0,322 menjadi 0,303), tetapi bagi rumah tangga miskin di kota-kota Jawa, satu guncangan harga atau kehilangan pekerjaan sudah cukup untuk menjatuhkan mereka lebih jauh.
Marjinalisasi urban ini tampak dari komposisi konsumsi, beras masih menyumbang sekitar 21–25 persen terhadap garis kemiskinan, sementara rokok kretek filter menempati posisi kedua sekitar 9–10 persen. Di kota-kota Jawa, dominasi pengeluaran pada komoditas seperti rokok adalah indikator klasik dari keputusasaan, ketika ruang mobilitas sosial sempit, konsumsi “penghibur” jangka pendek sering menggantikan investasi jangka panjang dalam pendidikan dan kesehatan.
Arah pembangunan, dari etalase ke fondasi
BPS mencatat bahwa garis kemiskinan per rumah tangga miskin pada September 2025 mencapai Rp3.053.269 per bulan, naik 6,19 persen dari Maret 2025. Untuk banyak rumah tangga miskin di Jawa, angka ini setara dengan kombinasi kerja dua orang dewasa di sektor informal dengan jam kerja panjang dan perlindungan minim. Ketika negara memusatkan infrastruktur di Pulau Jawa, memperkuat koridor industri, dan mendorong ekspansi kota-kota besar, pertanyaan krusialnya bukan lagi “berapa PDB tumbuh”, melainkan “siapa yang ikut naik kelas”.
Ironi pusat pertumbuhan terletak di sini, di pulau yang paling terkoneksi, garis pemisah antara yang menikmati aglomerasi dan yang terperangkap sebagai residu pertumbuhan justru paling tajam. Maluku–Papua menghadapi kemiskinan karena tertinggal dari arus pembangunan, tetapi Jawa menghadapi kemiskinan karena terlalu padat menumpuk di dalamnya hasil pembangunan yang tak merata.
Jika pembangunan nasional terus diukur terutama dari angka rata-rata dan etalase proyek di pusat pertumbuhan, maka Pulau Jawa akan tetap menjadi panggung paradoks, mesin ekonomi yang menggelegar di atas, dengan jutaan warga yang hidup di ruang bawah mesin, menahan panas dan getaran tanpa pernah menyentuh kemudi. Arah pembangunan ke depan hanya layak disebut berhasil bila peta kemiskinan tidak lagi menunjukkan bahwa “rumah” utama orang miskin berada di jantung republik—tepat di pulau yang selama ini dibanggakan sebagai pusat segala pertumbuhan.
