JAKARTA — Bagi orang kebanyakan, status sebagai anggorta DPR mungkin kurang populer.
Cobalah bertanya pada anak-anak SD atau SMP, apa cita-cita mereka kelak. Yang menjawab “jadi anggota DPR”, mungkin bisa dihitung jari. Jumlahnya kalah jauh dengan mereka yang ingin jadi dokter, pilot, arsitek, pengusaha, bahkan lebih sedikit dari yang ingin jadi petani atau petugas pemadam kebakaran.
Barangkali belum banyak yang tahu, harta kekayaan anggota DPR bisa melonjak berkali-kali lipat, dalam tempo sangat cepat. Riset Datanesia menunjukkan, hartaa kekayaan pimpinan DPR ada yang berlipat lebih dari enam kali, hanya dalam tempo tiga tahun.
Datanesia menelusuri data LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang diisi oleh pimpinan DPR selama 2018 – 2021. Sebagian hasilnya telah kami unggah Jumat (23 Juni) lalu. Kali ini, kita akan membahas para pimpinan DPR yang kekayaannya melonjak paling tinggi (secara persentase), berdasarkan isian LHKPN pada periode tersebut.
Perlu dicatat, LHKPN menerapkan sistem self assessment. Pengisiannya diserahkan kepada masing-masing penyelenggara negara.
Selain itu, tak semua pimpinan DPR rupanya tertib mengisi LHKPN. Dari 84 pimpinan DPR, hanya 61 yang mengisi LHKPN hingga tahun 2021. Lima orang mengisi sampai akhir 2020, dan tiga orang sampai 2019. Sisanya, bahkan ada 15 orang yang belum pernah membuat LHKPN sejak dilantik menjadi anggota DPR pada Oktober 2019.
Bagi penyelenggara negara, mengisi LHKPN hukumnya wajib. Namun, regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur soal ini menyebut, mereka yang lalai hanya akan dikenai sanksi administratif.
Melonjak enam kali
Secara persentase, tiga orang pimpinan DPR kekayaannya melonjak paling cepat, selama periode 2018 – 2021. Mereka adalah Martin Y. Manurung, politisi Partai Nasional Demokrat yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi-6, dengan kekayaan berlipat hingga 628%.
Di tempat kedua, Anggia Erma Rini, Wakil Ketua Komisi-4, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang hartanya naik 474%. Disusul kemudian oleh Dolfie OFP, Wakil Ketua Komisi-11 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan (PDIP) dengan kekayaannya berlipat 294%.
Kekayaan Martin Manurung naik dari Rp831 juta (LHKPN 2018) menjadi Rp6,1 milyar (LHKPN 2021). Sebagian besar harta Martin Manurung berada dalam bentuk kas atau setara kas, yang selama periode tersebut jumlahnya naik dari Rp79 juta menjadi Rp4,6 milyar. Selain itu, ada kenaikan aset alat transportasi dari semula Rp259 juta menjadi Rp1,2 milyar.
Harta Anggia menanjak dari semula Rp789 juta menjadi Rp5,3 milyar. Bagian terbesar kekayaan Anggia berasal dari aset tanah dan bangunan yang nilainya Rp3,6 milyar. Pada 2018, tak tercatat ada aset tanah dan bangunan pada isian LHKPN Anggia. Ada juga tambahan aset alat transportasi dari semula Rp210 juta menjadi Rp1,1 milyar.
Sementara itu, kekayaan Dolfie naik dari Rp12,7 milyar menjadi Rp49,9 milyar. Bagian terbesar (42%) aset Dolfie disimpan dalam bentuk surat berharga senilai Rp21 milyar. Dalam LHKPN 2018, Dolfie tak memiliki surat berharga.
Setelah surat berharga, kekayaan Dolfie disimpan dalam bentuk kas (setara kas) yang nilainya melonjak dari Rp4,5 milyar menjadi Rp14,6 milyar. Selain itu, ada kenaikan aset tanah dan bangunan dari Rp7,6 milyar menjadi Rp13 milyar.
Di bawah tiga besar itu, masih ada Luqman Hakim, Wakil Ketua Komisi-2 dari PKB yang kekayaannya berlipat 254% dari Rp1,9 milyar menjadi Rp6,5 miliar, dan Supratman Andi Agtas (Gerindra, kini Ketua Badan Legeslatif), dengan isian LHKPN meningkat dari semula Rp6,9 milyar menjadi Rp23,5 milyar.
Ada juga yang turun
Selain melonjak, ternyata ada juga pimpinan DPR yang hartanya turun, meski tak seberapa.
Tiga pimpinan DPR dengan penurunan harta terbesar selama 2018 – 2021 adalah Bambang Kristiono (Gerindra), Wakil Ketua Komisi-1 yang turun 35%, lalu Dede Indra Permana Soediro (PDIP), Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) turun 9%, dan Eddy Soeparno (PAN), Wakil Ketua Komisi-7, turun 7%.
Harta Bambang Kristiono turun Rp14 milyar, dari semula Rp41 milyar menjadi Rp27 milyar. Bagian terbesar harta yang merosot berasal dari aset tanah dan bangunan yang turun dari semula Rp54 milyar menjadi Rp35 miliyar. Bersamaan degan itu, catatan utang Bambang juga turun dari semula Rp15 milyar menjadi hanya Rp9 milyar.
Harta Dede Indra Permana Soediro turun dari semula Rp3,1 milyar menjadi Rp2,8 milyar. Aset alat transportasinya turun dari Rp575 juta menjadi Rp225 juta, tapi aset berupa kas setara kas melonjak dari Rp1 juta menjadi Rp71 juta.
Sebelum dilantik menjadi anggota DPR pada Oktober 2019, Dede merupakan anggota DPRD Jateng. Ia juga merupakan Direktur PT Sindoro Satriamas, perusahaan angkutan bus yang didirikan ayahnya, Soedarmo Atmo Prawiro.
Sementara itu, harta Eddy Soeparno turun Rp18 milyar, dari Rp266 milyar menjadi Rp248 milyar. Penurunan terbesar terjadi pada aset tanah dan bagunan yang semula Rp102 milyar menjadi hanya Rp90 milyar. Selain itu, aset surat berharga dari bekas bankir dan eksekutif keuangan ini juga turun dari Rp5,9 milyar menjadi Rp2,3 milyar.
Dalam daftar aset pimpinan DPR yang melorot juga terdapat nama seperti Meutya Viada Hafid (Golkar, Ketua Komisi-1) yang turun Rp1,7 milyar atau 6%. Namun, penurunan harta ini sulit dijadikan patokan karena Meutya hanya mengisi LHKPN sampai akhir 2019, atau dua bulan setelah dilantik.
Hingga akhir Mei 2023, ketika situs pelaporan LHKPN kami akses, Meutya belum mengisi LHKPN tahun 2020 dan 2021.
Andai saja data-data LHKPN yang terbuka ini lebih banyak diakses publik, bukan mustahil jumlah anak-anak yang bercita-cita menjadi anggota DPR bakal tambah banyak.
