JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tercatat memiliki kekayaan terbanyak di antara menteri dan wakil menteri perempuan dalam Kabinet Merah Putih. Siapa menyusul?
Dalam kabinet pimpinan Presiden Prabowo Subianto itu, ada 104 menteri dan wakil menteri yang 13 orang atau 12,5% di antaranya diisi oleh perempuan: 5 menteri dan 8 wakil menteri.
Sesuai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 15 Maret 2024, total kekayaan bersih Sri Mulyani ada Rp79,8 miliar, meningkat Rp32,3 miliar dibandingkan tahun 2019 yang Rp47,5 miliar. Kira-kira penambahannya sekitar Rp539 juta per bulan.
Dalam barisan anggota Kabinet Merah Putih, harta kekayaan Sri Mulyani berada di urutan ke-12. Itu pun 33 kali lebih kecil dari kekayaan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang senilai Rp2,7 triliun.
Kekayaan Sri Mulyani sebagian besar dalam bentuk tanah dan bangunan (Rp49,0 miliar) serta surat berharga (Rp24,3 miliar). Dia mengaku tak memiliki mobil. Alat transportasi dan mesin yang dicantumkan dalam LHKPN hanya tiga unit motor senilai Rp204 juta.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pernah memiliki mobil pada laporan LHKPN 2010, yakni satu unit Toyota Camry buatan 2009 senilai Rp450 juta. Mobil itu dihapus dari LHKPN 2016 karena sudah dijual.
Setelah Sri Mulyani, menteri perempuan terkaya berikutnya adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, senilai Rp27 miliar. Harta mantan Sekretaris Kementerian PANRB ini sebagian besar dalam bentuk kas dan setara kas yang senilai Rp19 miliar.
Kas adalah dana tunai yang dimiliki, dipegang/disimpan per tanggal pelaporan. Adapun setara kas adalah kepemilikan dana dalam bentuk simpanan di lembaga keuangan yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu. Bentuknya berupa deposito, giro, dan tabungan.
Peringkat ketiga harta kekayaan terbesar menteri perempuan adalah Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid senilai Rp18,7 miliar. Adapun menteri perempuan lainnya belum menyerahkan LHKPN karena sebelumnya bukan penyelenggara negara yang wajib lapor. Keduanya adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.
