JAKARTA – Janji makan siang gratis yang diusung Prabowo Subianto pada pemilihan presiden mulai berdenyut di ruang pemerintahan saat ini. Program senilai Rp460 triliun itu berpotensi menggerus jatah beragam subsidi yang selama ini dinikmati masyarakat miskin.
Pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin 26 Februari 2023 lalu, Presiden Joko Widodo memberikan pesan tegas. “Program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025,” katanya di hadapan para menteri yang hadir.
Siapa yang dimaksud presiden terpilih? Tentu belum ada hingga kelak diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang saat ini masih pusing dengan urusan protes publik terhadap data yang tak sinkron antara data fisik (Formulir C1) dengan rekapitulasi digital.
Tapi arah pernyataan Jokowi jelas. Tentu yang dimaksud adalah Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, walau perintahnya seperti mendahului takdir.
Seperti tak peduli, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bergerak sikap. Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo dalam pilpres itu menjabarkan, setiap anak penerima manfaat akan mendapatkan jatah makan siang gratis senilai Rp15 ribu, di luar susu.
Kata dia, ada sekitar 70,5 juta orang penerima manfaat. Jumlah ini terdiri dari 22,3 juta anak balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga madrasah.
Pada lain kesempatan, 4 Maret 2023, Airlangga Hartarto menceritakan anggaran proyek makan siang gratis bakal diambil dari jatah Bantuan Operasional Sekolah alias BOS. Persisnya, disampaikan tenaga ahli Kemenko Perekonomian Ahmad Zeki Iskandar, dari BOS afirmasi. Ini adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus, seperti daerah tertinggal.
Tapi nilai seluruh anggaran BOS, baik reguler maupun afirmasi, nilainya hanya Rp53,6 triliun. Tentu berat buat menanggung anggaran makan siang gratis.
Mungkin benar kata Prabowo Subianto. Dananya, seperti disampaikan pada forum Trimegah Political and Economic Outlook 2024 beberapa saat lalu, akan diambil dari anggaran perlindungan sosial. “Tentunya everybody will ask, uangnya dari mana? APBN sekarang, alokasi untuk bantun sosial itu Rp495 triliun, mendekati Rp 500 triliun. Apakah (makan siang gratis) itu tidak termasuk bantuan sosial?” Begitu katanya.
Kalau melihat data Nota Keuangan APBN 2024 yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, untuk 2024, alokasi dana perlindungan sosial Rp497 triliun. Tertinggi sejak 2021.
Jika benar yang diincar adalah dana perlindungan sosial, maka sebaiknya siap-siap menyampaikan selamat tinggal pada beragam subsidi. Jatahnya terkena efek program makan siang dan susu gratis sehingga bakal langsung menciut.
Perlu dicatat, perlindungan sosial ini beda dengan bantuan sosial yang hanya untuk masyarakat miskin. Sebab program perlindungan sosial boleh dinikmati siapa saja, bukan hanya kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin. Golongan masyarakat hampir kaya maupun yang sudah kaya pun boleh ikut mencicipi.
Maklum, sebagian besar alokasi anggaran perlindungan sosial dikucurkan untuk kompensasi bahan bakar minyak (BMM). Pada 2022, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, realisasinya Rp307 triliun atau 52,7% dari total anggaran perlindungan sosial untuk sembilan program.
Penggunaan dana kompensasi BBM itu, antara lain untuk penjualan bahan bakar jenis Pertalite. Pemerintah menetapkan harganya, walaupun ada di bawah harga pasar. Kemudian PT Pertamina (Persero) sebagai produsen menjualnya kepada siapa saja, dari masyarakat paling miskin hingga yang paling kaya, boleh membeli.
Komponen lain dari perlindungan sosial adalah kompensasi listrik yang dibayarkan ke PT PLN (Persero), perusahaan pelat merah penyalur setrum. Pada 2022, realisasi anggarannya sekitar Rp72 triliun.
Selanjutnya ada bantuan sembilan bahan kebutuhan pokok, program keluarga harapan, hingga subsidi kredit usaha rakyat. Kalau mengingat pernyataan Prabowo Subianto yang sudah deklarasi ke publik akan dilantik jadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, maka anggaran penopang kebutuhan masyarakat miskin dan hampir miskin itu akan tergerus. Mohon maaf, makan siang dan susu gratis lebih penting.
Ada memang alternatif selain menyedot anggaran perlindungan sosial yang di dalamnya ada subsidi. Mengingat pengeluaran bertambah, defisit anggaran pemerintah berpotensi makin besar. Ujungnya, ya tambah utang lagi sehingga masuk dalam jebakan utang yang makin dalam: tarik utang untuk bayar utang.
Tapi membuktikannya tidak terlalu sulit. Tak perlu pula bertanya pada peramal. Lihat saja indikasinya di akhir tahun ini atau awal tahun depan. Jika yang dipilih adalah menaikkan harga BBM bersubsidi dan tarif listrik, itu tandanya efek program makan siang dan susu gratis mulai berdenyut dan menggerus jatah perlindungan sosial.