JAKARTA – Asumsi adalah candu paling berbahaya dalam penyusunan anggaran. Di atas kertas RAPBN 2026, pemerintah tampak begitu percaya diri mematok harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) di angka 70 dolar AS per barel. Sebuah angka yang terlihat moderat, bahkan cenderung optimis, di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Namun, ketika fajar menyingsing di Teheran dan rudal-rudal mulai membelah langit Timur Tengah, angka 70 itu seketika berubah menjadi fatamorgana yang mahal harganya.
Skenario “perang panjang” antara Iran dan Israel bukan lagi sekadar bumbu obrolan di meja geopolitik, melainkan ancaman nyata bagi struktur tulang punggung ekonomi Indonesia, APBN.
Matematika Pahit di Balik Subsidi
Mari kita bicara angka, karena di sinilah letak kejujuran sebuah kebijakan. Dalam kalkulasi teknokratis, setiap kenaikan 1 dolar AS pada ICP akan memberikan tekanan tambahan pada beban subsidi dan kompensasi energi (BBM dan Listrik) sekitar Rp3 triliun hingga Rp5 triliun.
Jika eskalasi ini menyeret harga minyak bertahan di level 95 dolar AS—selisih 25 dolar dari asumsi semula—maka Lapangan Banteng harus bersiap menambal lubang menganga sebesar Rp75 triliun hingga Rp125 triliun. Ini bukan angka main-main. Di saat ruang fiskal sudah sesak oleh pembayaran bunga utang dan komitmen program perlindungan sosial, lonjakan harga energi ini adalah “tamu tak diundang” yang memaksa kita memilih antara dua pil pahit, memperlebar defisit melampaui batas aman 3%, atau memangkas belanja infrastruktur yang selama ini jadi kebanggaan.
Transmisi Guncangan ke Sektor Strategis
Dampaknya tidak berhenti di meja Menteri Keuangan. Indonesia hari ini adalah net-importer minyak. Ketika harga minyak dunia mendidih, kebutuhan akan dolar untuk mengimpor BBM otomatis melonjak. Hukum pasar bekerja tanpa ampun, Rupiah akan tertekan hebat. Kita sedang menghadapi double hit—minyak yang mahal dan mata uang yang loyo.
Sumber: Angka ICP – RAPBN 2026 (data simulasi dan olahan)
Bagi rumah tangga, transmisi ini akan terasa pada “inflasi piring nasi”. Ketika harga BBM nonsubsidi naik dan kompensasi energi tak lagi sanggup menahan beban, daya beli kelas menengah—yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi 5%—akan tergerus habis.
Momentum Emas di Balik Krisis
Namun, krisis seringkali menjadi katalisator perubahan yang malas dilakukan saat kondisi normal. Perang Iran harusnya menjadi “Alarm Keras” bagi kedaulatan energi kita. Ada peluang yang bisa dipaksakan:
- Akselerasi Green Financing: Dengan membengkaknya beban subsidi fosil, pemerintah punya alasan kuat untuk mengalihkan insentif fiskal ke Green Bond atau Green Sukuk. Investor global saat ini lebih “haus” pada proyek hijau yang stabil ketimbang fosil yang volatil.
- Dekopling Energi: Krisis ini membuktikan bahwa ketergantungan pada minyak impor adalah lubang di lambung kapal kedaulatan kita. Percepatan EBT (Surya, Panas Bumi, Angin) bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan isu Keamanan Nasional.
Rekomendasi Kebijakan, Menari di Antara Dua Karang
Agar Indonesia tidak sekadar menjadi penonton dalam “teater perang” Timur Tengah, diperlukan sinkronisasi kebijakan yang berani:
- Fiskal: Lakukan stress test pada APBN secara berkala. Jika ICP bertahan di atas $90 selama satu semester, pemerintah harus berani melakukan automatic adjustment—menunda proyek non-mendesak demi menjaga bantalan sosial.
- Moneter: Bank Indonesia harus ekstra waspada menjaga volatilitas Rupiah melalui intervensi triple market agar tidak memicu kepanikan modal keluar (capital outflow).
- Sektor Riil: Memperketat penggunaan BBM subsidi melalui digitalisasi (QR Code) agar tepat sasaran, bukan dinikmati pemilik mobil mewah di tengah krisis.
Ekonomi Indonesia di tahun 2026 sedang diuji oleh api yang dinyalakan ribuan kilometer jauhnya. Pilihannya hanya dua, kita membiarkan APBN terbakar habis untuk membakar bensin di jalan raya, atau kita menggunakan panas krisis ini untuk menempa kemandirian energi yang lebih hijau dan tangguh. Saatnya berhenti berharap pada stabilitas semu dan mulai bersiap untuk badai yang nyata.
