JAKARTA — Subsidi merupakan salah satu sumber distorsi ekonomi terbesar. Bukan hanya karena bentuknya sering keliru, tapi juga target distribusinya kerap kali salah sasaran.
Contohnya banyak. Salah satunya: tak sedikit orang kaya Indonesia yang membeli tabung LPG (elpiji) 3kg untuk kebutuhan rumah tangga. Video yang menujukkan artis Prilly Latuconsina memasak dengan menggunakan elpiji 3kg menjadi bukti runyamnya distribusi barang bersubsidi ini.
Elpiji 3kg disediakan khusus untuk 40 persen rumah tangga paling miskin, yang dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) masuk dalam kelompok kesejahteraan desil 1 sampai 4.
Desil 1 termasuk kelompok 10 persen termiskin, desil 2 antara 11-20 persen termiskin, dan seterusnya hingga terakhir desil 10, yaitu kelompok rumah tangga terkaya di Indonesia.
Data Susenas 2023 menunjukkan tiga dari setiap empat (tepatnya 73 persen) rumah tangga desil 10, atau sekitar 6,5 rumah tangga keluarga kaya, ikut menikmati subsidi LPG 3 kg.
Angka ini bahkan lebih tinggi dari porsi rumah tangga desil 1 yang menerima subsidi LPG, yang hanya mencapai 70 persen atau 4,1 juta rumah tangga.
Tak hanya subsidi elpiji, survei Susenas juga menunjukkan bahwa sejumlah bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS, ikut dinikmati oleh mereka yang tidak berhak.
Jumlahnya juga tak bisa dibilang sedikit. Hampir seperlima (tepatnya 18,4 persen) rumah tangga desil 10, misalnya, menerima PBI. Artinya, iuran BPJS Kesehatannya dibayari oleh pemerintah.
Selain itu, hampir sepuluh persen dari rumah tangga desil 8 (rumah tangga dengan penghasilan lebih dari Rp10 juta per bulan) masih mendapatkan BLT dan BPNT, yang nilainya mungkin terbilang receh bagi mereka.
Pembenahan subsidi
Oleh karena itu, pembenahan subsidi menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Saat Penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, Selasa (10/12), Prabowo menyatakan pemerintah tengah merumuskan skema baru subsidi dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Prabowo menegaskan semua subsidi mesti dinikmati oleh golongan rakyat paling lemah. Namun dia tidak memaparkan apa saja skema baru subsidi yang akan diimplementasikan
Sepertinya salah satu bentuk pembenahan subsidi yang segera diimplementasikan adalah pengalihan subsidi BBM menjadi BLT dan subsidi langsung pada barang untuk transportasi publik dan UMKM.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Rabu (11/12), menyatakan proses pembahasan rencana itu hampir rampung dan akan dilaksanakan pada awal 2025.
Naikkan Perlinsos
Sementara itu, pemerintah menaikkan anggaran program Perlindungan Sosial (Perlinsos) menjadi Rp504,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025. Anggaran Perlinsos tahun ini mencapai Rp496,8 triliun.
Program Perlinsos meliputi PKH, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan subsidi energi.
Berbeda dengan program Bantuan Sosial (Bansos), Perlinsos tak hanya diberikan kepada warga miskin, tapi untuk mereka yang membutuhkan seperti korban bencana alam. Selain itu, Bansos masuk anggaran Kementerian Sosial sementara Perlinsos dialokasikan oleh Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kenaikan anggaran Perlinsos diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
Sejak tahun 2015 hingga 2023 pemerintah telah mengucurkan dana Perlinsos sebesar Rp3.127,6 triliun.
