JAKARTA – Setiap rupiah investasi yang masuk ke Indonesia pada 2013 membawa serta empat orang ke dunia kerja. Sepuluh tahun kemudian, rupiah yang sama hanya membawa satu. Sisanya pergi ke mesin, ke smelter, ke infrastruktur yang berdiri megah di atas tanah yang sepi pekerja.
Ini bukan kecelakaan. Ini adalah hasil dari pilihan yang dibuat berulang kali, dalam kebijakan demi kebijakan, selama satu dekade.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat bahwa pada 2013, setiap Rp 1 triliun investasi menyerap 4.594 tenaga kerja. Pada 2023, angka itu tinggal 1.285 orang—penyusutan 72 persen yang terjadi begitu lambat sehingga tidak pernah terasa seperti krisis, padahal itulah yang sebenarnya berlangsung. Investasi nasional terus tumbuh, realisasi 2025 menembus Rp 1.931 triliun, tapi dari tumpukan modal itu hanya 2,71 juta pekerjaan yang tercipta. Satu lapangan kerja baru kini membutuhkan Rp 712 juta—dan rasio itu memburuk setiap tahun. Lebih banyak uang masuk. Lebih sedikit orang yang ikut.
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), World Economic Outlook 2025 dan Mohammad Faisal dari CORE Indonesia (diolah)
Uang itu pergi ke mineral. Sepanjang 2025, hampir dua pertiga dari Rp 584,1 triliun investasi hilirisasi mengalir ke nikel, tembaga, bauksit, timah. Hasilnya terlihat gemilang di neraca ekspor—nilai ekspor nikel melonjak dari USD 3,3 miliar pada 2017 menjadi USD 20,9 miliar pada 2021 setelah larangan ekspor bijih mentah diberlakukan. Tapi nilai tambah dan lapangan kerja adalah dua hal yang berbeda, dan nikel hanya unggul pada yang pertama.
Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani mengakuinya sendiri di Kompas100 CEO Forum November 2025: proyek-proyek nikel bernilai miliaran dolar itu, katanya, “lebih kepada capital intensive.” Smelter yang menjulang di Morowali atau Weda Bay adalah monumen efisiensi industri—bukan monumen pekerjaan. Indonesia membutuhkan sekitar tiga juta lapangan kerja baru setiap tahun hanya untuk menyerap angkatan kerja yang datang. Seluruh sektor hilirisasi mineral nasional, dengan segala kemegahannya, hanya menyerap sepersepuluh dari kebutuhan itu. Buah yang dijanjikan mungkin akan datang—tapi pohonnya baru ditanam, sementara yang lapar sudah ada di depan pintu.
Modal itu pun bekerja dengan tidak efisien. ICOR—rasio berapa banyak modal yang harus ditanam untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan—adalah cara ekonom mengukur seberapa “boros modal” sebuah perekonomian. Misalnya dua pengusaha warung yang menjual menu yang sama: satu bisa meraup Rp 1 juta omzet dengan modal Rp 4 juta, satunya butuh Rp 6 juta untuk hasil yang sama. Indonesia adalah pengusaha kedua—dan pemborosan itu konsisten. ICOR kita berada di kisaran 6,3 hingga 6,5, artinya kita harus menanam modal 30 hingga 40 persen lebih banyak dibanding Malaysia, Thailand, atau Filipina untuk menghasilkan pertumbuhan yang setara.Incremental Capital Output Ratio
Presiden Prabowo menyebutnya secara terbuka di Istana Negara, Desember 2024: “Kita dinilai lebih tidak efisien dari ekonomi negara tetangga. Ketidakefisienan itu dinilai 30 persen.” Di balik pengakuan itu ada struktur yang lebih gelap: modal yang mahal mengalir ke sektor yang sedikit membutuhkan manusia, menghasilkan pertumbuhan yang tidak cukup menciptakan pekerjaan—formula ketimpangan yang berjalan diam-diam.
IMF dalam World Economic Outlook 2025 mencatat hal serupa dengan bahasa yang lebih dingin: Indonesia secara konsisten mengandalkan sektor dengan penyerapan tenaga kerja rendah, dengan hasil lebih sedikit lapangan kerja per unit investasi dibanding rata-rata negara ASEAN yang sebanding. Bukan soal kalah bersaing dengan Vietnam atau Malaysia—keduanya tumbuh dari sejarah dan kondisi yang berbeda. Pertanyaannya lebih sederhana, dan lebih mendasar: investasi ini untuk siapa?
Pertanyaan itu tidak muncul dalam siaran pers realisasi investasi yang terbit setiap kuartal—hanya angka total yang terus naik, dan angka itu tidak berbohong, tapi ia menjawab pertanyaan yang salah. Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects Desember 2025 menyimpulkan dengan telak: lapangan kerja yang tercipta mayoritas berada di sektor bernilai tambah rendah yang tidak mampu membayar upah kelas menengah, sementara upah riil justru turun rata-rata 1,1 persen per tahun antara 2018 dan 2024—di tengah pertumbuhan PDB yang konsisten di atas 5 persen. Kue ekonominya tumbuh. Irisannya mengecil. Orang-orang yang tidak mendapat irisan itu tidak menghilang—mereka berdesakan di sektor informal, di platform gig, di pasar kerja yang sudah terlalu penuh sesak.
Dari sanalah asal muasal kepadatan itu. Pasar kerja sesak bukan karena terlalu banyak manusia, melainkan karena terlalu sedikit pekerjaan yang layak. Angkatan kerja yang tidak tertampung di sektor formal meluber ke pekerjaan sampingan dan usaha mikro yang tidak punya kapasitas membayar upah bermartabat. Pekerja yang sudah punya pekerjaan pun ikut bersaing di kolam yang sama dengan penganggur—bukan dari keserakahan, melainkan dari keharusan. Satu pekerjaan tidak pernah benar-benar cukup.
Jalan keluarnya tidak harus membuang hilirisasi, tapi harus memperluas imajinasi tentang apa yang layak dihilirkan. Mohammad Faisal dari CORE Indonesia sudah lama menunjuk ke arah yang berbeda: hilirisasi perkebunan—kelapa, kakao, karet—menghasilkan rantai penyerapan yang jauh lebih panjang dan dalam. Setiap USD 100 juta yang masuk ke pengolahan kelapa bisa menggerakkan hingga sepuluh ribu tangan dalam tiga fase produksi—dari petani pemetik, buruh pengolahan dasar, hingga teknisi produk turunan—sepuluh kali lipat dari yang bisa dihasilkan nilai investasi setara di sektor smelter, menurut perhitungan Kementerian Investasi. Ini bukan romantisme agraris. Ini soal memilih investasi yang menjawab pertanyaan yang benar: bukan hanya berapa nilai tambah yang tercipta, tapi berapa banyak manusia yang ikut terhitung di dalamnya.
Selama pertanyaan kedua itu belum menjadi pusat dari setiap keputusan investasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus menjadi tontonan yang mengesankan dari jauh. Modal akan terus masuk. Lapangan kerja akan terus tidak ikut.
