JAKARTA – Angka 0,363 dalam rilis Berita Resmi Statistik BPS September 2025 (dirilis 5 februari 2026) sekilas membawa angin segar. Secara nasional, Gini Ratio Indonesia melandai, sebuah sinyal kosmetik bahwa jurang kaya dan miskin sedang menyempit. Namun, statistik nasional sering kali bekerja seperti bedak; ia mempercantik wajah ekonomi tetapi gagal menyembunyikan luka infeksi di bagian tubuh yang lain. Di balik agregat yang tampak stabil itu, sebuah anomali tajam sedang terjadi di daerah-daerah yang justru menjadi panggung investasi raksasa.
Mari kita bedah kontras yang menganga antara Papua Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.
Anomali Papua Selatan, Luka di Lumbung Pangan dan Energi
Papua Selatan kini memegang predikat yang tidak membanggakan: wilayah dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia dengan Gini Ratio mencapai 0,426. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional dan secara teoritis masuk dalam zona waspada ketimpangan tinggi. Padahal, wilayah ini adalah magnet baru bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi skala besar, mulai dari perkebunan tebu hingga eksplorasi sumber daya alam.
Mengapa modal yang mengucur deras justru memicu ketimpangan? Jawabannya ada pada fenomena Enclave Economy atau ekonomi kantong. Investasi ekstraktif dan monokultur skala besar di Papua Selatan sering kali menciptakan ekosistem yang terisolasi dari masyarakat lokal. Modal besar datang membawa teknologi tinggi dan tenaga kerja ahli dari luar, menciptakan pusat kemakmuran eksklusif di dalam pagar proyek.
Secara visual, jika kita memplot Kurva Lorenz Papua Selatan, garisnya akan melengkung tajam menjauhi garis diagonal pemerataan. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran menumpuk di kelompok 20% teratas yang terafiliasi dengan industri besar, sementara kelompok 40% terbawah—yang mayoritas adalah penduduk lokal—terjepit dalam statistik pengeluaran yang stagnan. Efek menetes ke bawah (trickle-down effect) yang dijanjikan berubah menjadi tetesan yang mampet sebelum sampai ke akar rumput.
Bangka Belitung, Diversifikasi yang Menyeimbangkan
Di kutub yang berseberangan, Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan Gini Ratio terendah nasional sebesar 0,214. Ini adalah level pemerataan yang mendekati ideal dalam standar ekonomi makro. Berbeda dengan Papua Selatan, struktur ekonomi Bangka Belitung, meski masih bergantung pada timah, memiliki keterlibatan masyarakat lokal yang jauh lebih dalam melalui pertambangan rakyat dan sektor perkebunan lada yang dikelola secara komunal.
Kuncinya adalah Inclusive Growth. Di Bangka Belitung, aset ekonomi tidak terkonsentrasi hanya pada korporasi tunggal, melainkan tersebar di tangan penduduk. Pengeluaran penduduk di sini jauh lebih merata karena basis ekonominya bersifat partisipatif, bukan sekadar menjadi penonton di pinggir lubang tambang atau pagar perkebunan raksasa.
Investasi, Kuantitas vs Kualitas
Realitas ini menjadi tamparan bagi narasi pertumbuhan ekonomi yang selama ini hanya mendewakan angka investasi triliunan rupiah. Data BPS September 2025 menegaskan bahwa pertumbuhan PDB regional (PDRB) yang tinggi tidak otomatis berkorelasi dengan kesejahteraan yang merata. Di daerah berbasis komoditas dan PSN berat, kita melihat pertumbuhan yang ‘obesitas’—besar di angka, namun rapuh dalam distribusi.
Ketimpangan di Papua Selatan menunjukkan bahwa eksploitasi SDA tanpa integrasi rantai pasok lokal hanya akan melahirkan kecemburuan sosial. Ketika penduduk lokal hanya menjadi buruh kasar dengan upah minimum, sementara surplus ekonomi dibawa keluar wilayah (atau bahkan keluar negeri), maka Gini Ratio akan terus mendaki.
Menagih Pertumbuhan yang Berkualitas
Pemerintah tidak boleh lagi hanya mengejar besaran nilai komitmen investasi dalam rapat-rapat koordinasi. Statistik terbaru ini adalah alarm bahwa kualitas investasi (Quality Growth) jauh lebih krusial. Investasi yang sehat adalah investasi yang mampu melakukan diversifikasi ekonomi lokal dan memperkuat kapasitas modal manusia di daerah tersebut.
Jika pola enclave economy di pusat-pusat pertumbuhan baru ini tidak segera dibongkar melalui kebijakan keberpihakan yang nyata pada masyarakat lokal, angka 0,363 nasional hanyalah angka tanpa makna. Tanpa pemerataan, kilau investasi di daerah kaya SDA hanyalah fatamorgana yang di bawahnya menyimpan api dalam sekam.
