JAKARTA — Akhir tahun ini akan jadi musim paceklik bagi pegawai negeri. Biasanya, menjelang tutup tahun, mereka panen raya uang saku dari perjalanan dinas yang lazimnya membludak di ujung kalender.
Tahun ini, kelaziman itu bakal menyurut, bahkan tak ada sama sekali.
Pemerintah memutuskan untuk mengerem biaya perjalanan dinas. Anggarannya dipotong minimal 50%, setidaknya hingga akhir tahun 2024. Keputusan ini tercantum dalam surat edaran Menteri Keuangan Sri Mulyani dan berlaku sejak awal November 2024.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah dua kali menegaskan agar lembaga pemerintah menghemat biaya perjalanan dinas dan kunjungan ke luar negeri.
Anggaran perjalanan dinas pegawai negeri memang besar. Tahun 2023 lalu nilainya Rp50 triliun, naik 28% dari tahun sebelumnya, dan sudah lebih tinggi dari anggaran “zaman normal” sebelum pandemi.
Besaran uang perjalanan dinas berbeda di setiap daerah. PNS di Jakarta, misalnya, berhak menerima uang perjalanan dinas luar kota Rp530.000 per hari.
Ini belum termasuk biaya penginapan yang nilainya sungguh mewah: antara Rp730.000 (untuk eselon IV) hingga Rp8,7 juta (eselon I) per malam.
Sudah menjadi rahasia umum jika perjalanan dinas kerap dijadikan kementerian dan lembaga pemerintah yang lain (K/L) sebagai modus untuk menghabiskan serapan anggaran.
Saat masih menjabat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sempat memprihatinkan besarnya biaya ini. Katanya, ada daerah yang menganggarkan Rp10 miliar untuk penanganan stunting, tetapi sebagian besarnya habis untuk biaya perjalanan dinas dan rapat.
Namun, saat itu tak ada tindak lanjut dari Jokowi.
Kali ini Menteri Keuangan langsung menginstruksikan semua K/L memotong biaya perjalanan dinas dan melaporkan secara mandiri. Walau demikian, masih ada ruang negosiasi untuk mendapatkan dispensasi.
Belum diketahui berapa total uang negara yang bisa dihemat dari pemotongan biaya perjalanan dinas yang tinggal tersisa dua bulan ini. Mestinya cukup besar. Menurut perhitungan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, anggaran yang dihemat di Kementerian Keuangan saja bisa mencapai Rp3 triliun.
Belum diketahui pula apakah pemotongan ini akan menjadi dasar penyusunan anggaran perjalanan dinas di setiap K/L untuk tahun anggaran selanjutnya.
Instruksi pengencangan ikat pinggang ini kemungkinan besar terkait dengan kebutuhan dana untuk mewujudkan program-program prioritas pemerintahan Prabowo mulai 2025. Makan siang gratis, misalnya, akan menghabiskan dana Rp71 triliun tahun depan.
Selain itu, jika tidak direm dari sekarang, beban biaya perjalanan dinas ini akan membengkak seiring bertambahnya jumlah kementerian.
