Kalkulasi APBN di Tahun Politik

JAKARTA – Anggaran negara di tahun Pemilu menjadi hal penting yang perlu disorot. Berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, instrumen fiskal di tahun politik biasanya rawan ditunggangi berbagai kepentingan politik jangka pendek, juga berbagai usulan belanja yang populis guna mendongkrak elektabilitas. Laporan Datanesia edisi kali ini akan mengulas pola anggaran di tahun politik.

Pola defisit anggaran di tahun politik cenderung lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2004 misalnya, rasio defisit terhadap pendapatan dalam APBN sebesar 7,0%, lebih kecil dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,2%. Kondisi serupa terjadi pada Pemilu 2009. Pada saat itu, defisitnya 5,2% lebih kecil, lebih kecil dari 2008 yang mencapai 9,4%.

Ada dua pola anggaran bila mengukur dari pertumbuhan target pendapatan dan rencana belanja negara di tahun Pemilu. Pertama, pertumbuhan target pendapatan dan rencana belanja negara di tahun Pemilu lebih rendah dari tahun sebelumnya. Ini terjadi pada tahun 2004, 2014 dan 2024.

Namun, pada tahun-tahun pemilu tertentu, pertumbuhan target pendapatan dan rencana belanja negara bisa jadi lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ini terjadi untuk tahun pemilu 2009 dan tahun pemilu 2019. Menariknya, 2009 dan 2019 adalah tahun di mana para calon presiden petahana (incumbent) mengikuti pemilu dan memenangkan periode kedua.

Komponen penerimaan dalam RUU APBN 2024 banyak yang mengalami penyusutan. Kontraksi terbesar untuk komponen penerimaan terjadi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan. Untuk Gas bumi misalnya, target PNBP 2024 sebesar Rp29 triliun, turun 17,1% dari target tahun ini sebesar Rp35 triliun. Begitu pula dengan minyak bumi. Targetnya menyusut 21,0%, dari Rp96 triliun menjadi Rp76 triliun.

Penyusutan juga terjadi pada banyak komponen belanja negara. Penyusutan pertumbuhan paling banyak dialami untuk komponen subsidi energi. Dari rencana belanja Rp212 triliun pada tahun ini, turun menjadi Rp186 triliun pada tahun depan.